Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi
Abstract
Perkembangan Iptek dan keterbukaan akses perempuan ke dunia kerja berimplikasi meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja. Sebagaimana kesepakatan CEDAW, perlu adanya perlindungan peran dan kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan Ketidakadilan Gender. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara.
Pengaturan Cuti Haid, telah tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Akan tetapi berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penerapan Cuti Haid di lingkungan kerja Kota Cimahi belum optimal. Pekerja perempuan yang akan mempergunakan Cuti Haidnya, mengalami ketidakadilan gender berupa diskriminasi dan kekerasan, subordinasi isu Cuti Haid, hingga stereotip negatif pengakses Cuti Haid. Selain itu, terdapat dominasi kuasa dari pihak perusahaan sebagai penyedia kerja. Posisi tawar pekerja perempuan dinilai rendah di mata perusahaan, terutama di tengah bonus demografi yang tinggi. Subordinasi kepentingan isu Cuti Haid ini pun terjadi baik di kalangan pekerja, serikat pekerja, dan juga instansi pemerintahan. Disfungsi pembinaan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan menjadi bentuk abai negara dalam melindungi hak dasar pekerja perempuan. Bentuk abai negara dikarenakan tindakan dan alur perlindungan penegakan hak pekerja bersifat kasuistis.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Adisu. E. dan Jehani. L. (2006). Hak-Hak Pekerja Perempuan. Jakarta: VisiMedia
Abidin, Y. et al. (2016). Kemampuan Menulis Berbicara Akademik. Bandung: Penerbit Rizqi Press
Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Bungin, Burhan. (2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada
Burbank. F. (2009). Fibroids, Menstruation, Childbirth, and Evolution: The Fascinating Story of Uterine Blood Vessels. Tuscon: Wheatmark Publishing
Cholisin dan Nasiwan. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Darwin, M. M. (2005). Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Grha Guru dan Penerbit Media Wacana
Evanty. N. dan Ghufron. N. (2014). Paham Peraturan Daerah (Perda) Berprespektif HAM (Hak Asasi Manusia). Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada
Fajar. N. D. M. (2010). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fakih, Mansour. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hadiz, V. R. et al. (2012). Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuhan Mengenang Fauzi Abdullah. Depok: Penerbit Kepik
Ida Bagus Gde Manuaba. (1998). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
Illich, Ivan. (2007). Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Johan. T. S. B. (2018). Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
Soetjipto, Ani W. (2015). HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Sugiono. (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta
Suryono, H. (2014). Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi
Manik, Ernita. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Kasus Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Perempuan pada Sektor Garmen di Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies. 2.1: 21-31
Nuranna, Laila. et al. (2018). The Association between Menstrual Disorder and Work Disturbance among Employees. Jurnal Obstetric Dan Ginekologi Indonesia, 2018, 6.1: 10-17
Rachmawati, A dan Dieny, FF. (2013). Hubungan Obesitas dengan Kejadian Gangguan Siklus Menstruasi pada Wanita Dewasa Muda. Journal of Nutrition College, 2.1: 214-222
Suci Flambonita. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. Simbur Cahaya. 24.1: 4349-4424
Setyaningsih, Y. et al. (2008). Hubungan Kontrasepsi Hormonal, Pengetahuan Dan Sikap Tentang Cuti Haid Dengan Praktik Cuti Haid Pada Pekerja Perempuan PT. Nyonya Meneer Semarang. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 3.2: 115-119
Yarini,D. S. (2014). Peran Negara dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Skripsi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [Online] Tersedia: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345678 9/27426/1/DHINI%20SESI%20YARRINI-FISIP.pdf
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2018). Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN KEMENKUMHAM
Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2019). Statistik Daerah Kota Cimahi Tahun 2019. Cimahi: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2619
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Dhita Ayu Pramesti, Wiwi Widiastuti, Fitriyani Yuliawati
View My Stats