Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi

Dhita Ayu Pramesti, Wiwi Widiastuti, Fitriyani Yuliawati

Abstract


Perkembangan Iptek dan keterbukaan akses perempuan ke dunia kerja berimplikasi meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja. Sebagaimana kesepakatan CEDAW, perlu adanya perlindungan peran dan kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan Ketidakadilan Gender. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara.

Pengaturan Cuti Haid, telah tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Akan tetapi berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penerapan Cuti Haid di lingkungan kerja Kota Cimahi belum optimal. Pekerja perempuan yang akan mempergunakan Cuti Haidnya, mengalami ketidakadilan gender berupa diskriminasi dan kekerasan, subordinasi isu Cuti Haid, hingga stereotip negatif pengakses Cuti Haid. Selain itu, terdapat dominasi kuasa dari pihak perusahaan sebagai penyedia kerja. Posisi tawar pekerja perempuan dinilai rendah di mata perusahaan, terutama di tengah bonus demografi yang tinggi. Subordinasi kepentingan isu Cuti Haid ini pun terjadi baik di kalangan pekerja, serikat pekerja, dan juga instansi pemerintahan. Disfungsi pembinaan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan menjadi bentuk abai negara dalam melindungi hak dasar pekerja perempuan. Bentuk abai negara dikarenakan tindakan dan alur perlindungan penegakan hak pekerja bersifat kasuistis.


Keywords


Pekerja Perempuan; Hak Cuti Haid; Negara;

References


Adisu. E. dan Jehani. L. (2006). Hak-Hak Pekerja Perempuan. Jakarta: VisiMedia

Abidin, Y. et al. (2016). Kemampuan Menulis Berbicara Akademik. Bandung: Penerbit Rizqi Press

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bungin, Burhan. (2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada

Burbank. F. (2009). Fibroids, Menstruation, Childbirth, and Evolution: The Fascinating Story of Uterine Blood Vessels. Tuscon: Wheatmark Publishing

Cholisin dan Nasiwan. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Darwin, M. M. (2005). Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Grha Guru dan Penerbit Media Wacana

Evanty. N. dan Ghufron. N. (2014). Paham Peraturan Daerah (Perda) Berprespektif HAM (Hak Asasi Manusia). Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada

Fajar. N. D. M. (2010). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fakih, Mansour. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hadiz, V. R. et al. (2012). Memetakan Gerakan Buruh: Antologi Tulisan Perburuhan Mengenang Fauzi Abdullah. Depok: Penerbit Kepik

Ida Bagus Gde Manuaba. (1998). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC

Illich, Ivan. (2007). Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Johan. T. S. B. (2018). Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

Soetjipto, Ani W. (2015). HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sugiono. (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta

Suryono, H. (2014). Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi

Manik, Ernita. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Kasus Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Perempuan pada Sektor Garmen di Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies. 2.1: 21-31

Nuranna, Laila. et al. (2018). The Association between Menstrual Disorder and Work Disturbance among Employees. Jurnal Obstetric Dan Ginekologi Indonesia, 2018, 6.1: 10-17

Rachmawati, A dan Dieny, FF. (2013). Hubungan Obesitas dengan Kejadian Gangguan Siklus Menstruasi pada Wanita Dewasa Muda. Journal of Nutrition College, 2.1: 214-222

Suci Flambonita. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. Simbur Cahaya. 24.1: 4349-4424

Setyaningsih, Y. et al. (2008). Hubungan Kontrasepsi Hormonal, Pengetahuan Dan Sikap Tentang Cuti Haid Dengan Praktik Cuti Haid Pada Pekerja Perempuan PT. Nyonya Meneer Semarang. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 3.2: 115-119

Yarini,D. S. (2014). Peran Negara dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Skripsi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [Online] Tersedia: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345678 9/27426/1/DHINI%20SESI%20YARRINI-FISIP.pdf

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2018). Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN KEMENKUMHAM

Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2019). Statistik Daerah Kota Cimahi Tahun 2019. Cimahi: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi




DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2619

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JIPP is Indexed by

 Google Scholar Google Scholar

View My Stats