Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di tengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM

Abstract

Dalam dua tahun terakhir, pandemi telah membatasi berbagai aktivitas publik. Namun DPR dan Pemerintah justru memanfaatkan moment pembatasan aktivitas masyarakat ini untuk membahas dan mengesahkan sejumlah Undang-Undang penting yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak dengan proses yang tidak partisipatif. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba menjadi realitas bagaimana pembentuk Undang-Undang mengabaikan hak dasar masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan Undang-Undang. Penelitian ini mengelaborasi bagaimana realitas pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan partisipasi prosedural yang semu dan tidak substantif. Proses penyusunan kedua Undang-Undang tersebut diulas dan dibandingkan untuk memperlihatkan bagaimana pandemi justru menjadi kesempatan untuk melanggar hak-hak masyarakat. Penelitian ini mengulas pula bagaimana konsepsi dan penerapan partisipasi substantial dalam memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses legislasi. Era-digital yang makin berkembang ke depan diharapkan menjadi kesempatan dalam merealisasikan meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang di indonesia.