Kebijakan Upah Minimum Kabupaten Kota: Studi Implementasi Pada Perusahaan Di Kabupaten Karawang
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah minimum khususnya di Kabupaten Karawang setiap tahunnya menimbulkan permasalahan diantaranya pengurangan pekerja/buruh dan perusahaan yang tutup atau pindah keluar daerah karena tidak sanggup membayar besaran upah minimum di Kabupaten Karawang. Dari uraian latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran dan tujuan, sumber-sumber kebijakan dan karakteristik badan-badan pelaksana dari implementasi kebijakan tentang upah minimum Kabupaten/Kota pada perusahaan di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan upah minimum pada perusahaan di Kabupaten Karawang berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Seperti ketidaksempurnaan hukum atau cacat hukum yang terjadi pada saat musyawarah penetapan UMK Karawang 2020 karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Faktor penghambat proses implementasi kebijakan ini adalah pengurangan agen pelaksana kebijakan yaitu pengusaha atau perusahaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Cermati. BPS: Rata-rata Gaji Pegawai di Indonesia hanya Rp 2,79 Juta. Diakses 31 Januari 2020. Diakses dari https://kumparan.com/cermati-content/bps-rata-rata-gaji-pegawai-di-indonesia-hanya-rp-2-79-juta-1r79pwueF5q
Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
Radar Sukabumi. Pabrik di Karawang Masih Mati Suri, Ratusan Buruh Dipecat, Belasan ribu Dirumahkan. Diakses 06 September 2020. Diakses dari https://radarsukabumi.com/jawa-barat/karawang/pabrik-di-karawang-masih-mati-suri-ratusan-buruh-dipecat-belasan-ribu-dirumahkan/.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Winarno, Budi. (2013). Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2193
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Siska Widianti Motip
View My Stats