PELATIHAN PENERAPAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI PENDUDUK DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Rianto Rianto, Husni Mubarok, Aradea Aradea

Abstract


Tugas dari aparatur desa adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan pelayanan maksimal. Salah satu tugas pelayanan yang diberikan adalah pembuatan surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, diantaranya pembuatan surat keterangan tidak mampu, keterangan domisili, perizinan, kelahiran, dan lain-lain. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan tersebut diantaranya masih menggunakan proses manual serta sebagian menggunakan aplikasi microsoft office. Proses tersebut memiliki kelemahan format surat berbeda-beda dan belum adanya penerapan basis data kependudukan yang dapat menyebabkan pencatatan yang tidak akurat. Permasalahan lain ditambah dengan kurangnya kemampuan penggunaan IT aparatur desa sehingga menyebabkan pelayaannya tidak optimal. Dengan permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu pelatihan penggunaan dan penerapan IT bagi aparatur desa dalam pelayanan administrasi desa khususnya dalam pembuatan surat keterangan. Manfaat dari pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam proses pelayanan terhadap masyarakat terutama pencatatan data surat menyurat sehingga pelayanan administrasi yang dirasakan masyarakat menjadi lebih baik. Metode pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan penggunaan aplikasi surat dan pengelolaan data kependudukan sesuai format yang berlaku. Hasil aplikasi memberikan kemudahan kepada aparatur desa dalam upaya optimalisasi layanan terhadap masyarakat.


Full Text:

PDF

References


Lestari, Bela Oktama. Museum Ilmu Dan Teknologi Untuk Anak-Anak Di Solo Baru. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Misbahruddin, A. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Oleh Rumah Tangga Untuk Kehidupan Sehari-Hari."Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 18.1 (2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesai Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (2009). Presiden Republik Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.