Evaluasi Kebijakan dalam Pembangunan Perkotaan (Studi Tentang Penataan Kota di Kota Tasikmalaya

Abstract

This research aims to identify gaps in policy implementation and areas that need improvement in urban development in Tasikmalaya City. The methodology used is literature study. This research highlights key aspects such as land use regulation, public participation in planning processes, and the integration of environmental considerations into policy formulation. Despite strategic plans aimed at encouraging sustainable development, studies show that several factors contribute to the ineffectiveness of urban development policies in the City of Tasikmalaya, including inadequate stakeholder engagement, insufficient funding for implementation, and lack of coordination between various government agencies involved in urban planning. The research results show that communities affected by development policies are less involved in the decision-making process, which causes a mismatch between policy objectives and community needs. These gaps not only hinder effective implementation, but also reduce public trust in government.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur. Penelitian ini menyoroti aspek-aspek utama seperti regulasi penggunaan lahan, partisipasi publik dalam proses perencanaan, dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam formulasi kebijakan. Meskipun terdapat rencana-rencana strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, studi menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakefektifan kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Tasikmalaya, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai, pendanaan yang tidak mencukupi untuk implementasi, dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perencanaan perkotaan. Hasil penelitian menunjukan masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat implementasi yang efektif, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.