ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA MENJELANG 20 TAHUN OTONOMI DAERAH

Iis Surgawati

Abstract


ABSTRACT

This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization in district/city governments in Indonesia by estimating a map and testing whether the degree of fiscal decentralization of the city government is higher than the district government, as well as to identify the factors that influence it before the 20 years of the implementation of regional autonomy. The data used is secondary data with a cross-section structure in the form of the Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) on audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) for the 2019 fiscal year from 81 district governments and 19 city governments as samples published by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of the Republic of Indonesia. To estimate the degree of fiscal decentralization map used proportion and average estimation techniques, while to distinguish the degree of fiscal decentralization of districts and cities used Two Independent Sample t-Test. Multiple linear regression analysis is used to identify the factors that are thought to have an effect on the degree of fiscal decentralization. With a significance level = 5%, the results of the study show that among 508 regencies/cities spread across 33 provinces (except DKI Jakarta) it is estimated that only around 32 to 90 regions are included in the autonomous category, while the average degree of fiscal decentralization for all districts/cities city is estimated at 10.33% to 13.31%. Another finding of this study is that there is significant support for the assumption that the degree of fiscal decentralization of cities is higher than districts. Furthermore, it was also found that the regional characteristics partially represented by the contribution of the industrial sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), total assets, dependency level, local government status and the results of audit opinions had a significant effect on the degree of fiscal decentralization. Together, these factors have a significant effect.

Keywords: Degree of Fiscal Decentralization, Regional Autonomy, Two Independent Sample T-Test, Multiple Linear  Regression

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan mengestimasi peta dan menguji apakah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya menjelang 20 tahun diberlakukannya otonomi daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder berstruktur silang tempat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited Tahun Anggaran 2019 dari 81 pemerintah kabupaten dan 19 pemerintah kota sebagai sampel yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Untuk mengestimasi peta derajat desentralisasi fiskal digunakan teknik penaksiran proporsi dan penaksiran rata-rata sedangkan untuk membedakan derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota digunakan Two Independent Sample t-Test. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Dengan tingkat signifikansi  = 5% hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 508 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk kategori otonom sedangkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota diperkirakan sebesar 10,33% sampai dengan 13,31%. Temuan lain penelitian ini adalah adanya dukungan yang signifikan atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dibanding kabupaten. Selanjutnya ditemukan pula bahwa pada tingkat signifikansi  = 5% karakteristik daerah yang diwakili oleh kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), total aset, tingkat ketergantungan, status pemerintah daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

 

Kata Kunci: Derajat Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Two Independent Sample T-Test, Regresi Linier Berganda

 


Full Text:

PDF

References


Anwar, M., & Nidar, H. S. R. (2007). Identifikasi Sektor Industri dan Peranannya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut (Industrial Sectors and its Role in Enhancing Domestic Income – Case : Kabupaten Garut) 1. Laporan Akhir Penelitian LITMUD UNPAD Tahun Anggaran 2007, 1–16.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). IHPS I Tahun 2020 Ikhsisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. https://www.bpk.go.id/ihps

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah), 2018-2020. Data Keuangan. Retrieved March 25, 2021, from https://www.bps.go.id/indicator/13/787/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html

Fitriani, Ni Luh Putu, Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Penilaian kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Bali. E-Jurnal AkuntansiUniversitas Udayana, 8.1, 211 – 227.

Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 8(2), 197–210.

Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja, 17(November), 218–240.

Ilmiyyah, Nyayu Miftahul; Dewata, Evada; Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 5.1, 147–162.

Kuncoro, M. (2004a). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kuncoro, M. (2004b). Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN.

Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/

Prayitno, Aditya Indra dan Nova Novita. (2013). Local Government’s Revenue, Audit Opinion of BPK and Financial Performance of Local Government: Indonesia Evidence. Proceeding of The 3 Rd Annual International Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah,2013).

Sumual, Christian D., Lintje Kalangi, N. Y. . G. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Tomohon. Riset Akuntansi Going Concern, 2, 782 – 791.

Suparmoko, M. (2002). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi Yogyakarta.

Suryaningsih, Ni Made., S., & Ardhani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15.2, 1453–1481.

Titahena, C. J. (2019). Analias Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Otonomisasi Daerah di Pemerintahan Kota Ambon. Soso-Q Jurnal Manajemen, 7.1, 1–12.




DOI: https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566

Article Metrics

Abstract view : 151 times
PDF - 104 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.