Reaksi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Gerakan Radikal di Bandung pada Tahun 1920-1927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan politik reaksioner oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam mengatasi pergerakan radikal di Bandung tahun 1920-1927. Penelitian dilakukan dengan menggunakan prinsip metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder dengan instrument berupa sistem kartu. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 1920 di Hindia Belanda umumnya dan Bandung khususnya terjadi gejolak gerakan radikal di Hindia Belanda yang harus segera diatasi karena dapat mengganggu stabilitas di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik reaksioner melalui yang dilaksanakan melalui pendekatan persuasif dan koersif. Kepala pribumi dan aparat pemerintahan kabupaten termasuk para pejabat dan aparat, tokoh lokal termasuk menak, dann kaum elit Eropa dilibatkan dalam pendekatan persuasif yang mengutamakan terciptanya konsensus dari masyarakat kepada pemerintah kolonial. Sedangkan pendekatan koersif yang sifatnya mengancam dilakukan oleh polisi Hindia Belanda dan ormas reaksioner yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial.

Kata Kunci: Politik reaksioner, pergerakan radikal, Bandung

 

This study aims to describe the implementation of reactionary politics by the Dutch East Indies colonial government in overcoming the radical movement in Bandung in 1920-1927. The research was conducted using the principle of the historical method which consisted of heuristics, criticism (internal and external), interpretation, and historiography stages. Data were collected by using the literature study method on primary and secondary sources with the instrument in the form of a card system. The results show that since 1920 in the Dutch East Indies in general and Bandung in particular, there have been radical movements in the Dutch East Indies that must be addressed immediately because they can disrupt stability in the Dutch East Indies. The colonial government implemented reactionary political policies through persuasive and coercive approaches. Indigenous heads and district government officials including officials and officials, local figures including menak, and European elites were involved in a persuasive approach that prioritized the creation of consensus from the community to the colonial government. Meanwhile, the threatening coercive approach was carried out by the Dutch East Indies police and reactionary mass organizations appointed by the colonial government.

Keywords: Reactionary politics, radical movement, Bandung