PERUBAHAN KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN BUPATI DI PRIANGAN PADA TAHUN 1800-1916

Abstract

Bupati di Priangan pada tahun 1800-1916 berperan sebagai pemimpin tradisional sekaligus pegawai pemerintah kolonial. Sebagai pemimpin tradisional, ia harus bersikap dan bertindak dalam ikatan feodal. Sebagai aparat pemerintah kolonial, ia harus menjalankan fungsi dan perannya secara legal-rasional. Peran ganda itu sangat dilematis bagi bupati, ia harus patuh terhadap perintah pemerintah kolonial sebagai atasannya, tetapi sebagai pemimpin pribumi ia harus melindungi rakyatnya. Pemerintah kolonial menyadari bahwa bupati tidak mungkin diabaikan dari percaturan politik kolonial. Untuk mengikat bupati, maka pemeritah kolonial memberikan imbalan berupa kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Pemerintah kolonial sengaja menganugerahkan simbol-simbol dan atribut-atribut kebesaran kepada bupati. Tindakan itu menambah wibawa bupati sekaligus memperkuat kharisma dan ligitimasi bupati sebagai penguasa daerah dan pemimpin tradisional. Kepentingan pemerintah kolonial dan pejabat pribumi yang tumpang tindih dapat diartikan sebagai benturan antara birokrasi legal-rasional dengan otokrasi tradisional. Di satu sisi, pemerintah kolonial berusaha menerapkan birokrasi modern yang berdasarkan kewenangan legal-rasional, tetapi di sisi lain justru mempertahankan kekuasaan tradisional.