DETERMINASI KUALITAS INFORMASI FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Adapun permasalahan dalam mutu informasi finansial pemerintah daerah yaitu tidak relevannya informasi finansial yang dibuat berdasarkan dengan etika yang berjalan. Informasi finansial pemerintah daerah dapat bermasalah karena rendahnya sumber daya manusia atas pengetahuan akuntansi dalam penyusunan informasi finansial, lemahnya sistem pengelolaan intern pemerintah, tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurang maksimalnya fungsi internal audit dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Adapun maksud pengkajian ini untuk memahami dan menganalisis dampak pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan internal pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit secara parsial maupun secara simultan. Bentuk pengamatan ini menggambarkan pengamatan assosiatif yang bersifat kausal dan memakai data primer. Sistem pengambilan data yang dipakai adalah kuesioner. analisis deskriptif dan regresi linear berganda. bentuk analisis yang digunakan pada pengamatan ini. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Deli Serdang. Responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Hasil pengkajian ini membuktikan bahwa secara parsial pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi berdampak positif terhadap mutu laporan finansial pemerintah daerah, sedangkan fungsi internal audit berdampak negatif terhadap kualitas informasi finansial pemerintah daerah. Secara bersama-sama pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi berdampak terhadap mutu informasi finansial pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya pengetahuan akuntansi yang baik didukung sistem pengelolaan intern pemerintah yang kuat, dan penggunaan teknologi informasi serta adanya fungsi internal audit yang optimal akan dapat menaikkan mutu informasi finansial pemerintah daerah yang ada di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia khusunya pada Kabupaten Deli Serdang.