Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen Tahun 2020

Mahathir Muhammad Iqbal, Achmad Khoiruddin Utomo

Abstract


Tujuan penelitian ini dalam rangka untuk untuk mengeksplorasi peranan Bappeda Kabupaten Malang saat masa Musrenbang di tingkat Kecamatan Kepanjen. Seperti yang khalayak ketahui, dalam tugas dan fungsinya, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat  untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam  hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, peranan ini sangat penting karena Musrenbang merupakan forum publik, banyak pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya. Pemangku kepentingan adalah pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan dari organisasi masyarakat, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya.


Keywords


BAPPEDA; Musrenbang; Pembangunan; Pemangku Kepentingan;

References


Cahya, Hamami Prastika. (2016) Peran Pemerintah Daerah dan Pertisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerjinan Kulit di Kabupaten Malang. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga. http://repository.unair.ac.id/67666/2/Fis%20AN%2039. Di akses pada tanggal 1 April 2020.

Hendra, Tri. 2017. Peran Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan untuk Pengembangan Investasi (Studi pada Kabupaten Lampung Utara). Bandar Lampung: Fakiltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/27652/3/SKRIPSI. Di akses pada tanggal 1 April 2020

Muhammad, Mukmin. (2017). Perencanaan Pembangunan. Makassar: CV. Dua Bersaudara

Zulkarnain, Gusti Tompo. (2015). Analisis Peran Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article. Di akses pada tanggal 1 April 2020

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 201 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dokumen Panduan Musrenbang Kabupaten Malang Tahun 2020.

Y.A Hilman, (2018). Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi pada Kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.Wacana Politik,(3)1, 29 -39, https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.1 5472.




DOI: https://doi.org/10.37058/jipp.v6i1.2178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mahathir Muhammad Iqbal, Achmad Khoiruddin Utomo



JIPP is Indexed by

 Google Scholar Google Scholar

 

View My Stats